REFLEKSI PERJUANGAN PENOLAKAN KENAIKAN BBM
&
SOLIDARITAS TERHADAP MAHASISWA UNAS

Keputusan yang tidak rasional mengenai Kenaikan BBM telah diambil Pemerintah SBY-JK, dan efeknya langsung terpampang di didepan mata kita. Bunyi gongperlawanan rakyat telah bergema di seantaro Nusantara Indonesia, yang mana telah membuktikan bahwa saat ini rakyat Indonesia tidak mudah untuk dibodohi.

Kebijakan kenaikan BBM semakin membuktikan bahwa Pemerintah saat ini berada dalam pengaruh jajahan Modal Asing (Kompeni), sehingga kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dirasa menjadi semakin sia-sia di tangan SBY-JK. Proses pembodohan secara kultural yang dilakukan dengan pembagian BLT dan BKM hanyalah sebuah permainan politik SBY-JK untuk merebut simpati rakyat miskin menjelang Pemilu tahun 2009. Argumentasi kuno yang selama ini dibangun oleh Pemerintah mengenai kenaikan BBM juga mendapat dukungan dengan media-media yang dimiliki oleh agen-agen pemerintah dengan iklan-iklannya yang menyesatkan dan tidak
mendidik.

Perjuangan untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat ternyata berakibat meninggalnya Maftuh Fauzi dalam suatu penyerangan aparat negara di kampus UNAS. Penyesatan informasi serta pembohongan publik, mengenai kematian Maftuh Fauzi semakin menunjukkan watak diktator pemerintah SBY-JK. Sama halnya dengan kematian kawan-kawan di tahun-tahun sebelumya, setiap nafas perjuangan dan jejak langkah perjuangan dari Maftuh Fauzi menjadi semangat dan tependam dalam lubuk dada setiap mahasiswa di Indonesia.

Realitas di masyarakat dalam rangka menutupi kebobrokannya, Pemerintah menggunakan segala macam cara untuk mengalihkan isu tentang kenaikan BBM. Kematian Maftuh Fauzi yang kabarnya disebabkan AIDS merupakan salah satu bentuk pengalihan isu yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Maka sebagai bentuk refleksi dan solidaritas dalam konsistensi Gerakan Mahasiswa dalam menyuarakan kejernihan pikirannya dalam melihat realitas masyarakat Indonesia, Aliansi Mahasiswa Yogyakarta menuntut:

1. Batalkan Kebijakan Kenaikan BBM.
2. Nasionalisasi aset-aset Nasional.
3. Tolak Liberalisasi Perdagangan.
4. Hapus Hutang Luar Negeri.
5. Hentikan tindak Kekerasan terhadap Mahasiswa.
6. Usust Tuntas Kematian Maftuh Fauzi.

Yogyakarta, Sabtu, 28 Juni 2008
Ttd

Kresna
Kordinator Umum

Aliansi Mahasiswa Yogyakarta (AMY) didukung oleh :
GMNI Yogyakarta, HMI Yogyakarta, HMI Bulak Sumur, HMI-MPO Yogyakarta, PMII Yogyakarta, PMKRI DIY, dan GMKI Yogyakarta.

]]> http://gmnijogja.wordpress.com/2008/09/16/144/feed/ 0 GMNI_Jogja http://gmnijogja.wordpress.com/2008/09/16/139/ http://gmnijogja.wordpress.com/2008/09/16/139/#comments Mon, 15 Sep 2008 19:34:58 +0000 GMNI_Jogja http://gmnijogja.wordpress.com/?p=139 ]]> Pernyataan Sikap

AJI DAMAI DAN MASYARAKAT PEMBELA PANCASILA

Berkaitan dengan aksi brutal yang dilakukan massa beratribut FPI terhadap peserta aksi damai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebsan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) pada 1 juni 2008 di Monas (Monumen Nasional) yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan, termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Padahal AKKBB hendak memperingati hari lahir Pancasila ke-63 yang notabene merupakan dasar Negara Republik Indonesia, hasil konsensus para pendiri bangsa ini. Kemudian mempertimbangkan pula aksi-aksi FPI terdahulu yang banyak meresahkan warga maka AJI DAMAI dan MASYARAKAT PEMBELA PANCASILA Menyatakan :

1. Mengecam tindakan biadab yang dilakukan massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Tindakan anarkis tersebut menimbulkan luka baik secara fisik maupun mental serta mencederai hati rakyat Indonesia tatkala putra-putri Ibu Pertiwi tengah merayakan hari lahir Pancasila ke-63.
2. Mendesak kepada Kepolisian RI dan jajaran di bawahnya untuk tidak melakukan pembiaran dan segera mengambil tindakan hukum secara tegas kepada pelaku penganiyaan serta penyerangan di Monas dan aksi-aksi barbarian lainnya.
3. Mendesak kepada Presiden, Yudikatif, dan Parlemen untuk menjaga konstitusi Negara, Pancasila, dan NKRI dari rongrongan kelompok yang dengan terang-terangan menggoyang dasar negara saat seyogyanya kita patut
   menghargai dan melakoninya.
4. Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyikapinya dengan pantas dan tepat terhadap kelompok-kelompok yang tak mau hidup berdampingan dengan sesama anak bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika.
5. Mendukung pernyataan sikap Sri Sultan HB X agar kelompok-kelompok yang tidak bisa hidup berdampingan dengan kelompok lain yang berbeda agama, suku, ras, maupun golongan tidak boleh dibiarkan hidup dan berkembang di negara Indonesia tercinta ini.

Aliansi Jogja untuk Indonesia Damai (AJI DAMAI) dan MASYARAKAT PEMBELA PANCASILA di dukung oleh : DPC GMNI Yogyakarta, Jaringan Islam Kampus (JARIK) Rumpun Nusantara, National Integration Movement (NIM) Joglosemar, DIAN/Interfidei, Jembatan Persahabatan (JP) Suluh Perdamaian (SP), Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB), Pusham UII, Pusat Studi Islam (PSI) UII, Cemara Institute, SOS Desa Teruna, SKTV, WKRI Yogyakarta, Ponpes Guna Mrica, Kevikepan DIY, RTND, YPR, PLIP Mitra Wacana, IDEA Jogja, PMII Sleman, SP Kinasih, Jaringan Muda Nasionalis, Forum nom-noman 0 kilometer, GMKI cabang Jogja, Merti Jogja, SYARIKAT Indonesia, LKiS, Sema-F Ushuludin, BEM-F Dakwah, KBMU UIN Suka, Gerakan Gender Transformatif (Gerget), Komunitas Warna Kampus UGM, PMII Komisariat UIN, Front Aksi Mahasiswa Jogja, Komunitas Lintas Hening, Persekutuan Gereja se-Indonesia, PMKRI, Forum LSM DIY, Lingkar Muda Nahdatul Ulama (LMNU) Ponpes Nurul Ummahat Kotagede, Simpul Iman Community (SIM-C) USD-UIN-UKDW, PLIP Mitra Wacana, HMI, PMII Cabang Jogja, MAKARYO, KOHATI Cabang Jogja, PADII, FAKES DIY, SPSI RTMM DIY, KAHUT DIY, IPPAK USD, Satunama, KAHUT, IRE, Yayasan AGAPE, PRM, Jangkep, PSB, AGM, DPD PARKINDO, LSPPA.

Yogyakarta, 3 Juni 2008
ttd

Maulana Patra Syah
Koordinator Umum

Kenaikan Harga BBM = Kado Perpisahan SBY-JK

Krisis energi yang melanda dunia belakangan ini ditandai dengan semakin meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kawasan yang mengandung sebagian besar minyak dunia ini menjadi sentral kawasan yang diperebutkan oleh negara-negara industri besar untuk menyelamatkan industri nasionalnya. Sebut saja Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea, RRC, India, dan beberapa negara lainnya berlomba-lomba menyedot cadangan minyak dunia untuk cadangan energi nasionalnya. Prakondisi kompetisi yang terkendali membuka peluang untuk memacetkan supply. Artinya, dunia dalam ambang puncak benturan negara-negara besar. Situasi ini diperparah dengan permainan para spekulan di bursa komoditas energi. Interaksi pasar yaitu perimbangan antara permintaan dan penawaran menjadi arena yang sukar terdeteksi dan dikendalikan oleh negara. Dan inilah unsur pokok pembentuk harga minyak mentah dunia.

Kenaikan harga BBM yang ketiga kalinya dalam periode pemerintahan rezim SBY-JK yang telah ditetapkan tadi malam (23/05/2008) bukan hanya sekedar berdampak memiskinkan rakyat, tetapi lebih dari itu pemerintah telah mengabaikan hak-hak rakyat. Dalam persoalan pengadaan hak atas energi, pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, yaitu pada kekuatan tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Dengan kata lain, dengan mengambil langkah liberalisasi energi, pemerintah sama dengan tidak bertanggung jawab terhadap hak pemenuhan atas energi yang murah bagi rakyatnya.

Dalam konteks ini, sebagai pengelola negara seharusnya rezim SBY-JK telah memiliki desain garis politik ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. Keterdesakan akan percepatan situasi selalu menjadi alasan mengapa harga BBM dalam negeri selalu dinaikkan. Akibatnya perkembangan dinamika harga minyak dunia, oleh rezim SBY-JK selalu hanya direspon dengan menaikkan harga BBM di dalam negeri. Hal ini jelas menandakan tidak adanya keberpihakan SBY-JK pada nasib jutaan kaum miskin Indonesia. Logika Dasar yang dibangun rezim SBY-JK bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan APBN akibat meningkatnya harga minyak dunia, adalah dengan menaikkan harga BBM di dalam negeri, sama sekali tidak dapat diterima.

Pemerintah seharusnya lebih berpihak pada rakyat dan kepentingan nasional dalam merumuskan kebijkananya. Beberapa langkah–langkah alternatif pada dasarnya dapat dilakukan dengan tanpa mengorbankan rakyat miskin. Selain itu, secara prinsip politik, langkah menaikkan harga BBM jauh dari keberpihakan, skema pemerintah dalam menanggulangi dampak kenaikan harga BBM juga sangat tidak aplikatif (tidak realistis untuk dapat dioperasionalkan). Sedangkan itu, kompensasi yang diberikan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga sama sekali tidak masuk akal dan tidak mendidik.

Berangkat dari situasi di atas, maka kami, Aliansi Mahasiswa Yogyakarta (AMY) menyatakan sikap dan menuntut :

1. Cabut kebijakan kenaikan harga BBM
2. Tolak Liberalisasi Perdagangan
3. Nasionalisasi Aset-Aset Negara, dan
4. Hapus Hutang Luar Negeri.

Yogyakarta, 24 Mei 2008
Ttd

Andre Moerhan
Koordinator Umum

Aliansi Mhasiawa Yogyakarta (AMY) didukung oleh :
GMNI Yogyakarta, HMI Yogyakarta, HMI Bulak Sumur, HMI-MPO Yogyakarta, PMII Yogyakarta, PMKRI DIY, dan GMKI Yogyakarta.

]]> http://gmnijogja.wordpress.com/2008/09/16/130/feed/ 0 GMNI_Jogja http://gmnijogja.wordpress.com/2008/09/16/ganyang-rezim-minyak/ http://gmnijogja.wordpress.com/2008/09/16/ganyang-rezim-minyak/#comments Mon, 15 Sep 2008 18:32:39 +0000 GMNI_Jogja http://gmnijogja.wordpress.com/?p=124 ]]> Pernyataan Sikap
Aliansi Ganyang Rezim Minyak

Ganyang Rezim Minyak !!!

Rupanya elit politik di Indonesia ini belum puas juga menyiksa rakyatnya dengan penderitaan. Bagaimana tidak? Di saat inflasi yang tinggi akibat naiknya harga pangan akibat semakin langka di pasaran dan pendapatan masyarakat tidak juga turut meningkat, elit politik dengan alasan harga minyak dunia yang naik, akan segera menaikkan harga BBM di dalam negeri sebesar 30 %. Sungguh elit politik di negeri ini, baik eksekutif, maupun legislatif telah berkhianat terhadap amanat penderitaan rakyat. Kenaikan BBM akan memicu kenaikan semua jenis barang dan jasa yang akhirnya akan semakin membuat rakyat Indonesia menderita dalam jerat kemiskinan. Tidak ada satu pun usaha yang dilakukan mereka untuk mencari alternatif kebijakan demi mencegah naiknya harga BBM.  Logika-logika kebijakan yang dibangun hanya berhenti pada satu titik di mana BBM memang harus naik, ini bukti bahwa empati bagi penderitaan rakyat sudah hilang dari nurani elit politik di negeri ini.

Salah satu penyebab kenaikan BBM itu adalah karena kontrak-kontrak karya pertambangan minyak di Indonesia yang belum menguntungkan bagi kepentingan nasional. Perusahaan multinasional di bidang perminyakan telah berhasil memanipulasi regulasi yang ada, sehingga yang terjadi adalah kontrak-kontrak karya tersebut lebih menguntungkan modal-modal asing dibandingkan menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia. Hasilnya ladang-ladang minyak kita telah dikuasai oleh kepentingan asing, bukan kepentingan nasional.

Walaupun Indonesia adalah salah satu negara produsen minyak dunia, tetapi terbukti kita tidak memiliki otonomi dalam mengurus regulasi perminyakan. UU no 22 tahun 2003 sebagai regulasi perminyakan di Indonesia tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat. Kekuatan modal asing yang berkomplot dengan kelompok-kelompok di dalam negeri, telah membentuk rezim perminyakan yang menguras minyak bumi Indonesia dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya adalah rakyat Indonesia akan selalu menjadi korban dari pemerasan yang dilakukan rezim perminyakan tersebut. Padahal minyak bumi Indonesia adalah sah milik rakyat Indonesia yang harus dipergunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan dikuasai oleh negara.

Maka dari itu kami menuntut :

1. Kenaikan Harga BBM
2. Renegoisasi kontrak karya perminyakan yang berpihak kepada kepentingan nasional.
3. Selamatkan nasib rakyat Indoesia dengan menciptakan regulasi perminyakan yang pro rakyat.

Yogyakarta, 22 Mei 2008
ttd

Erwin Natosmal Umar/Abdul Ghani
Koordinator Lapangan

DPC GMNI Yogyakarta
HMI Cabang Bulak Sumur

Pada MAK tersebut, melalui mekanisme musyawarah mufakat akhinya terpilih Ahmad Sidqi sebagai Komisaris, Ari Wahyuni sebagai Sekretaris dan Damarjati Nur Cahyo sebagai Bendahara. Selain itu, MAK tersebut memutuskan beberapa keputusan penting, diantaranya adalah : 1. CT Komisariat segera melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB), 2. Melaksanakan Diskusi Rutin, dan 3. melaksanakan MAK untuk pembentukan komisariat definitif selambat-lambatnya 3 bulan dari Musyawarah tersebut. (Toha Amardinata)

Hal tersebut kemudian memicu keprihatinan segenap elemen kemahasiswaan di Yogyakarta. Adalah GMNI Yogyakarta, HMI Yogyakarta, HMI Bulaksumur, HMI-MPO Yogyakarta, PMII Sleman, IMM BSKM, KAMMI DIY, GMKI Yogyakarta dan PMKRI Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Yogyakarta (AMY) kembali turun aksi pada 29/08/2008. Aksi yang dilaksanakan di Bundaran UGM itu menuntut : 1). Batalkan Kenaikan Harga BBM Mei 2008. 2). Menuntut Pemerintah dan DPR merevisi UU Migas. 3). Nasionalisasi Aset-aset Nasional. 4). Transparansi Kinerja Pansus Hak Angket BBM. 5). Publikasi Temuan-temuan Pansus Kepada Publik.

Aksi mimbar bebas itu juga mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan, diantaranya dari Dr. Purwadi M.Hum (Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM). Dalam aksi tersebut, Purwadi turut menyampaikan orasi bersama peserta aksi lainnya. Purwadi, dalam orasinya, sangat menyayangkan kebijakan kenaikan harga BBM yang diambil pemerintah beberapa waktu lalu. Menurut dia, kebijkan tersebut tidak pantas untuk diambil pemerintah, mengingat kondisi rakyat yang masih diselimuti berbagai macam kesulitan. Pada akhir orasinya purwadi juga berpesan agar mahasiswa terus maju tak gentar menyuarakan aspirasi rakyat dan melawan setiap
ketidakadilan.(Toha Amardinata).

]]> http://gmnijogja.wordpress.com/2008/09/15/amy-kembali-turun-aksi/feed/ 1 GMNI_Jogja http://gmnijogja.wordpress.com/2008/08/24/urgensi-hak-angket-bbm/ http://gmnijogja.wordpress.com/2008/08/24/urgensi-hak-angket-bbm/#comments Sat, 23 Aug 2008 17:40:32 +0000 GMNI_Jogja http://gmnijogja.wordpress.com/?p=100 ]]> Urgensi Hak Angket BBM

Oleh : Aria Bima

( sumber: Koran Tempo, disampaikan pula dalam diskusi publik “BBM Tidak Harus Naik !!!” Aliansi Mahasiswa Yogyakarta (AMY) 16 Juli 2008 )

Sesuai dengan Pasal 20-A UUD 1945 ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan fungsinya ini, merujuk pasal yang sama ayat (2), DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hal ini ditegaskan pula dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

Kali ini DPR merasa perlu memakai hak angket karena hak ini sifatnya investigatif: menggali keterangan para ahli dan semua pihak terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi bahan bakar minyak. Dengan memakai hak angket, diharapkan ada konklusi yang lebih obyektif, bukan asal kritis. Sebab, orientasi angket menyelidiki dan mencari solusi. Jadi lebih mendalam dan komprehensif ketimbang interpelasi.

Dalam konteks inilah relevansi hak angket BBM. Sebab, yang ingin diketahui DPR bukan sebatas mendengar apologi pemerintah, melainkan menguak lebih jauh ada apa sebenarnya di balik kebijakan minyak kita selama ini. Sebab, sejauh ini terlalu banyak hal terkait dengan BBM yang terkesan ditutup-tutupi. Tentang berapa biaya riil yang dikeluarkan Pertamina untuk mengolah minyak mentah per barel atau berapa sesungguhnya produksi dan konsumsi riil minyak kita, misalnya, tak ada yang tahu. Sementara total impor BBM dan produksi minyak kita secara teoretis melebihi total konsumsi. Ke mana sisanya? Maka, kenaikan harga BBM hanyalah pintu masuk guna menguak misteri itu.

Selain itu, urgensi usul hak angket BBM terkait pula dengan kelirunya struktur berpikir pemerintah. Pemerintah melupakan amanat konstitusi bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 paragraf ke-4, ialah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini diderivasikan dalam Pasal 27 UUD 1945 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Juga Pasal 28-H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dalam ayat ini tersirat maksud para pendiri negara bahwa perekonomian Indonesia tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sebab, mekanisme pasar tak menjamin tegaknya keadilan, terutama keadilan distributif, bagi lapisan rakyat yang termiskin dan terpinggirkan. Di sinilah perlunya negara ikut campur secara langsung dalam perekonomian, antara lain berupa penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti ditetapkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Terkait dengan rujukan konstitusional itu, menjadi ironis, saat rakyat kebanyakan ditimpa kesulitan hidup lantaran naiknya harga kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang, pemerintah tega menaikkan harga BBM rata-rata 28,7 persen per 24 Mei 2008. Patut diingat, kenaikan ini yang ketiga kali sejak SBY menjabat presiden.

Sementara itu, kelangkaan dan kenaikan komoditas pangan terjadi sejak 2007 hingga inflasi bahan pangan dua kali lipat inflasi umum dan kian menurunkan kesejahteraan rakyat miskin. Padahal nyaris 80 persen pendapatan warga miskin rata-rata habis untuk kebutuhan pangan. Harga bahan-bahan kebutuhan pokok kembali terkatrol begitu pemerintah menaikkan harga BBM. Karena itu, kebijakan menaikkan harga BBM sangat potensial makin menjauhkan negara dari tujuan memajukan kesejahteraan umum atau mengusahakan penghidupan layak bagi rakyat, serta menambah daftar panjang rakyat miskin yang kian membengkak selama era duet SBY-JK.

Konspirasi Anti-Angket

Meski bertujuan mulia demi menjalankan amanat konstitusi, dua kali upaya DPR melaksanakan fungsi pengawasannya dengan memakai instrumen hak angket ini–selama pemerintahan SBY-JK–selalu gagal atau digagalkan. Di satu sisi, ada aura ketakutan pemerintah bahwa angket maupun interpelasi bakal bermuara pada pemakzulan presiden. Hal ini, misalnya, dibuktikan dengan selalu tak hadirnya Presiden SBY jika DPR menggelar hajatan interpelasi.

Namun, di sisi lain, mayoritas anggota DPR dan pemerintah patut diduga telah dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan asing dan investor perminyakan asing yang sangat takut jika pengelolaan migas atau BBM ini dibuat transparan lewat hak angket. Ketiga unsur ini kemudian, sengaja atau tidak, membentuk konspirasi yang bermuara pada selalu mandulnya usulan hak angket BBM. Makanya, tak mengherankan, tiga kali muncul usulan hak angket DPR tentang kenaikan harga BBM, tiga kali pula konspirasi tersebut berupaya menggagalkannya.

Angket BBM pertama terjadi 22 Maret 2005, menyusul kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 29 persen (28 Februari 2005). Angket BBM kedua pada 24 Januari 2006 setelah BBM kembali dinaikkan pemerintah sebesar 128 persen (1 Oktober 2005). Terakhir, pemerintah menaikkan lagi harga BBM sebesar 28,7 persen (24 Mei 2008) yang diikuti usul hak angket DPR pada 3 Juni 2008. Menurut rencana, besok pagi sidang paripurna DPR baru akan mengambil keputusan apakah usul hak angket terakhir ini akan diteruskan menjadi pelaksanaan hak angket ataukah tidak.

Dan tampaknya usaha menggalang upaya penggagalan usul hak angket BBM ini terus dilakukan pemerintah dan konspiratornya di lembaga parlemen. Padahal sebenarnya pemerintah tak perlu takut dengan pelaksanaan hak angket BBM ini. Justru sebaliknya, pemerintah harusnya berterima kasih kepada DPR. Sebab, dengan pelaksanaan hak angket BBM ini nanti, pengelolaan migas negeri kita yang selama ini diselubungi misteri dan tidak ada transparansi akan dapat dibuka secara gamblang kepada publik. Toh, pemerintah sendiri selama ini gagal mendobrak ketidaktransparanan pengelolaan minyak tersebut. Adapun ketidaktransparanan pengelolaan migas ini juga digarisbawahi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana telah disampaikan kepada DPR pada 3 Juni 2008.

Dalam sambutannya ketika menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2007 ini, Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, “Penerimaan migas tidak transparan dan tidak disetor langsung ke kas negara sesuai dengan mekanisme APBN. Penerimaan migas tersebut dicatat terlebih dulu pada rekening di luar rekening kas negara. Sebagian daripadanya kemudian disetorkan ke kas negara sesuai dengan target APBN dan sebagian lainnya digunakan langsung untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak dipertanggungjawabkan dalam APBN.”

Jadi, jika psikologi ketakutan masih saja menguasai benak Presiden SBY, patut diduga bahwa SBY memang tidak mampu bersikap tegas terhadap kepentingan negara asing dan perusahaan-perusahaan multinasional asing. Inilah yang akhirnya mengakibatkan pemerintah terkesan seolah-olah memiliki agenda membungkam fungsi pengawasan DPR. Dengan kata lain, pemerintah seolah-olah sengaja menjadikan lembaga DPR tukang stempel atau pelegitimasi kebijakan-kebijakannya belaka seperti pernah puluhan tahun dilakukan rezim Orde Baru.

Jika ini yang masih saja bakal terjadi, kini semuanya kembali kepada rakyat, media massa, dan LSM untuk terus melakukan pengawasan atas sikap dan kinerja pemerintah. Terutama media massa–sebagai pilar keempat sistem demokrasi–harus terpanggil ke depan untuk membongkar mafia serakah di balik kongkalikong bisnis perminyakan Indonesia. Ini penting tatkala lembaga DPR dengan sengaja dibikin impoten oleh pemerintah dan kekuatan-kekuatan konspiratornya di belakangnya. *

Aria Bima, anggota DPRRI Fraksi PDI Perjuangan; Pengusul Hak Angket BBM

Pemerintah Melanggar Konstitusi Dalam Kebijakannya Menaikkan Harga BBM

Oleh : Kwik Kian Gie

( Sumber : Koran Internet. Disampaikan dalam Diskusi Publik “BBM Tidak Harus Naik” yang dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa Yogyakarta (AMY) 16 Juli 2008 )

Mahkamah Konstitusi RI (MK) telah menguji Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, apakah isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita.

Vonisnya ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2004, dan dituangkan dalam PUTUSAN Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

Putusan MK tersebut yang tentang kebijakan harga BBM berbunyi sebagai berikut : “Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”

Jadi menentukan harga BBM yang diserahkan pada mekanisme persaingan usaha dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi kita, walaupun persaingan usahanya dikategorikan sehat dan wajar.

Setelah vonis tersebut, terbit sebuah ”pedoman” oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM. Isinya mengatakan bahwa sebagai implikasi dari vonis MK “dilakukan perubahan atas Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang berkaitan dengan harga BBM dan Gas Bumi.

Harga jual BBM ditetapkan oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden.”

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 72 ayat (1) berbunyi sebagai berikut.

1. Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi kecuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Jadi sangat jelas bahwa Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tersebut tetap mengatakan bahwa harga BBM diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan”, walaupun oleh MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Yang dikecualikan Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Dalam berbagai penjelasannya, dalam menentukan harga BBM pemerintah memang mendasarkan diri pada persaingan usaha, bahkan persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak fair.

Bagaimana penjelasannya? Kita ambil bensin jenis premium sebagai contoh. Ketika harga minyak mentah yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar atau mekanisme persaingan yang diselenggarakan oleh New York Mercantile Exchange (NYMEX) mencapai US$ 60 per barrel, harga bensin premium yang Rp. 2.700 per liter dinaikkan menjadi Rp. 4.500 per liter. Angka ini memang ekivalen dengan US$ 61,50 per barrelnya. Seperti kita ketahui, biaya lifting, refining dan transporting secara keseluruhan rata-ratanya US$ 10 per barrel. Kalau kita ambil US$ = Rp. 10.000, keseluruhan biaya ini adalah (10 : 159) x 10.000 = Rp. 628,9 atau dibulatkan menjadi Rp. 630 per liter. Jadi kalau harga bensin premium per liter dikonversi menjadi harga minyak mentah per barrel dalam US$, jadinya sebagai berikut : (4.500 – 630) x 159 : 10.000 = US$ 61,53. Ketika itu harga minyak di New York US$ 60 per barrel. Maka Wapres JK mengatakan bahwa mulai saat itu tidak ada istilah “subsdi” lagi untuk bensin premium, karena harga bensin premium sudah ekivalen dengan harga minyak mentah di New York.

Ini adalah bukti bahwa harga bensin di Indonesia ditentukan atas dasar mekanisme pasar atau mekanisme persaingan usaha yang berlangsung di NYMEX.

Artinya, ketika itu pemerintah tetap saja mendasarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar atau mekanisme persaingan usaha, bahkan yang berlangsung di NYMEX.

BAGAIMANA SEKARANG?

Tindakan pemerintah menaikkan harga BBM yang berlaku mulai tanggal 24 Mei 2008 jam 00 melanggar Konstitusi. Bagaimana penjelasannya?

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro

Kompas tanggal 24 Mei 2008 memberitakan keterangan Menteri ESDM yang mengatakan bahwa “dengan tingkat harga baru itu, pemerintah masih mensubsidi harga premium sebesar Rp. 3.000 per liter karena ada perbedaan harga antara harga baru Rp. 6.000 per liter dan harga di pasar dunia sebesar Rp. 9.000 per liter.

Dari mana angka Rp. 9.000 per liter yang disebut harga dunia itu? Harga BBM Rp. 9.000 per liter dikurangi dengan biaya lifting, refining dan transporting sebesar Rp. 630 per liter, sehingga harga minyak mentahnya Rp. 9.000 – Rp. 630 = Rp. 8.370. Per barrelnya = Rp. 8.370 x 159 = Rp. 1.330.830. Kalau nilai rupiah kita ambil US$ 1 = Rp. 10.000, harga minyak mentah di pasar dunia sama dengan 1.330.830 : 10.000 = UD$ 133,08.

Sangat-sangat jelas isi pikirannya bahwa harga BBM untuk rakyatnya harus diserahkan sepenuhnya pada “mekanisme persaingan usaha” yang berlangsung di NYMEX, yang oleh MK dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Sekarang memang dinaikkan menjadi Rp. 6.000 per liter. Tetapi ini untuk sementara. Dalam pemberitaan yang sama di Kompas tanggal 24 Mei 2008 tersebut Menteri Keuangan menyatakan bahwa harga ini masih belum final. Argumentasinya jelas mendasarkan diri pada mekanisme persaingan usaha yang berlangsung di NYMEX. Kami kutip : “Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan “Jika harga minyak terus meningkat secara signifikan, pemerintah bisa melakukan tindakan untuk menekan harga subsidi BBM (baca : mengurangi subsidi berarti menaikkan harga BBM).” Selanjutnya diberitakan “Menurut dia, hal itu dimungkinkan karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan (baca : menaikkan) lagi harga BBM”.

Menko Boediono

Sebelumnya, yaitu seperti yang dimuat di Kompas tanggal 17 Mei 2008 Menko Boediono mengatakan : “Pemerintah akan menyamakan harga bahan bakar minyak atau BBM untuk umum di dalam negeri dengan harga minyak di pasar internasional secara bertahap mulai September 2008. Ini dilakukan karena anggaran subsidi akan ditekan lebih rendah dan pemerintah ingin mengarahkan kebijakan harga BBM pada mekanisme penyesuaian otomatis dengan harga dunia.”

Luar biasa, terang-terangan melecehkan dengan arogan Putusan MK yang menyatakan penyerahan harga BBM pada mekanisme pasar adalah bertentangan dengan Konstitusi kita.

Selanjutnya dikatakan : “Pemerintah tidak ragu memberlakukan harga pasar dunia di dalam negeri karena langkah ini sudah dilakukan di banyak negara dan berhasil menekan subsidi BBM”. Apakah masih perlu penjelasan bahwa yang dimaksud Menko Boediono adalah harga BBM di Indonesia diserahkan sepenuhnya pada mekanisme persaingan usaha yang berlangsung di NYMEX? Dan apakah masih perlu penjelasan lagi bahwa Pemerintah jelas-jelas bertindak melawan vonis MK yang dengan sendirinya juga melawan Konstitusi? Banyak negara yang tidak ikut NYMEX. Di Iran harga BBM ekivalen dengan Rp. 1.000 per liter dan Hugo Chavez juga menjual minyaknya kepada negara-negara sahabat dengan harga lebih rendah dari harga NYMEX.

PERSAINGAN YANG SEHAT DAN WAJAR?

Lebih gila lagi. Persaingan usaha yang dijadikan landasan mutlak bagi penentuan harga BBM di Indonesia sama sekali tidak sehat dan tidak wajar. Bagaimana penjelasannya?

1. Volume minyak yang diperdagangkan di sana hanya 30% dari volume minyak di seluruh dunia. Sisanya yang 70% diperoleh perusahaan-perusahaan minyak raksasa atas dasar kontrak-kontrak langsung dengan negara-negara produsen minyak mentah. Di Indonesia melalui apa yang dinamakan Kontrak Bagi Hasil atau production sharing.

2. Bagian terbesar minyak dunia diproduksi oleh negara-negara yang tergabung dalam sebuah kartel yang bernama OPEC. Kalau mekanisme persaingan dirusuhi oleh kartel, apa masih bisa disebut sehat dan wajar? Toh para menteri ekonomi kita secara membabi buta menerapkan dalil bahwa harga minyak ialah yang ditentukan di NYMEX itu, walaupun ditentang keras oleh MK.

3. Harga yang terbentuk di NYMEX sangat dipengaruhi oleh perdagangan derivatif dan perdagangan oil future trading yang juga berlangsung di NYMEX. Sekarang ini para ahli mempertanyakan apakah betul bahwa permintaan minyak demikian drastis melonjaknya dan terus menerus seperti grafik harga minyak mentah di NYMEX? Banyak yang dengan argumentasi sangat kuat menuding spekulasi oleh hedge funds melalui future trading sebagai penyebabnya. Kok Indonesia terus ikut-ikutan lotre buntut ini secara membabi buta tanpa peduli apakah rakyatnya akan mati kelaparan atau tidak.

BAGAIMANA SEMESTINYA?

Apakah minyak yang walaupun milik rakyat Indonesia harus dibagikan dengan cuma-cuma kepada rakyatnya? Sama sekali tidak. Ketika harga bensin premium masih Rp. 2.700 per liter, rakyat dikenakan harga Rp. 2.070 per liternya (Rp. 2.700 – Rp. 630), dan ketika dinaikkan menjadi Rp. 4.500 rakyat dikenakan harga Rp. 3.870 (Rp. 4.500 – Rp. 630). Tetapi para teknokrat itu tidak terima. Dinaikkan lagi menjadi Rp. 6.000 per liter dan mulai September akan dinaikkan lagi!!

Ketika Bung Hatta dan kawan-kawan merumuskan pasal 33 UUD 1945 sudah dipikirkan dengan matang bahwa barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ditentukan oleh pemerintah atas dasar hikmah kebijaksanaan sesuai dengan kepatutan dan daya beli rakyatnya, serta atas pertimbangan untuk menopang pengembangan ekonomi, karena minyak sangat strategis.

Sekarang semuanya diinjak-injak oleh para teknokrat yang sangat miskin akan hati nurani, visi, filosofi. Mereka hanyalah tukang-tukang yang selalu terpaku pada doktrin-doktrin para ahli Barat.

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dimaksud sebagai pintu gerbang menuju pada kemakmuran yang berkeadilan dan kesejahteraan dijadikannya pintu masuk bangsa-bangsa lain untuk menghisap bangsa Indonesia yang lebih dahsyat lagi.#

Kwik Kian Gie

Mengapa Dipakai Untuk Menaikkan Harga Lagi??

Kwik Kian Gie

(  Sumber : Koran Internet. Disampaikan dalam Diskusi Publik “BBM Tidak Harus Naik” yang dilaksanakan oleh Aliansi Mahasiswa Yogyakarta (AMY) 16 Juli 2008 )

Dalam tulisan ini saya membuat beberapa kalkulasi tentang jumlah uang yang masuk karena penjualan BBM dan uang yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan mengadakannya. Hasilnya pemerintah kelebihan uang. Mengapa dikatakan pemerintah harus mengeluarkan uang untuk memberi subsidi, sehingga APBN-nya jebol. Dan karena itu harus menaikkan harga BBM yang sudah pasti akan lebih menyengsarakan rakyat lagi setelah kenaikan luar biasa di tahun 2005 sebesar 126%.

Mari kita segera saja melakukan kalkulasinya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menteri Ani) memberi keterangan kepada Rakyat Merdeka yang dimuat pada tanggal 24 April 2008.

Angka-angka yang dikemukakannya adalah angka-angka yang terakhir disepakati antara Pemerintah dan DPR, yang sekarang tentunya sudah ketinggalan lagi.

Maka dalam perhitungan yang saya tuangkan ke dalam tiga buah Tabel Kalkulasi saya menggunakan angka-angkanya Menteri Ani yang diperlukan untuk mengetahui berapa persen bagian bangsa Indonesia dari minyak mentah yang dikeluarkan dari perut bumi Indonesia. Berapa jumlah penerimaan Pemerintah dari Migas di luar pajak. Jadi yang saya ambil angka-angka yang masih dapat dipakai walaupun banyak angka yang sudah ketinggalan oleh perkembangan, seperti harga minyak mentahnya sendiri. Angka kesepakatan antara Pemerintah dan Panitia Anggaran harga minyak masih US$ 95 per barrel. Sekarang sudah di atas US$ 120. Saya mengambil US$ 120 per barrel.

Keseluruhan data dan angka yang menjadi landasan kalkulasi saya tercantum dalam tabel-tabel kalkulasi yang bersangkutan.

Setiap Tabel kalkulasi sudah cukup jelas. Untuk memudahkan memahaminya, saya jelaskan sebagai berikut.

Menteri Ani antara lain mengemukakan bahwa lifting (minyak mentah yang disedot dari dalam perut bumi Indonesia) sebanyak 339,28 juta barrel per tahun. Dikatakan bahwa angka ini tidak seluruhnya menjadi bagian Pemerintah. (baca : bagian milik bangsa Indonesia). Kita mengetahui bahwa 90% dari minyak kita dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan minyak asing. Maka mereka berhak atas sebagian minyak mentah yang digali. Berapa bagian mereka? Menteri Ani tidak mengatakannya. Tetapi kita bisa menghitungnya sendiri berdasarkan angka-angka lain yang dikemukakannya, yaitu sebagai berikut.

Menteri Ani memberi angka-angka sebagai berikut.

Lifting : 339,28 juta barrel per tahun

Harga minyak mentah : US$ 95 per barrel

Nilai tukar rupiah : Rp. 9.100 per US$

Penerimaan Migas diluar pajak : Rp. 203,54 trilyun.

Dari angka-angka tersebut dapat dihitung berapa hak bangsa Indonesia dari lifting dan berapa persen haknya perusahaan asing. Perhitungannya sebagai berikut.

Hasil Lifting dalam rupiah : (339.280.000 x 95) x Rp. 9.100 = Rp. 293,31 trilyun.

Penerimaan Migas Indonesia : Rp. 203,54 trilyun. Ini sama dengan (203,54 : 293,31) x 100 % = 69,39%. Untuk mudahnya dalam perhitungan selanjutnya, kita bulatkan menjadi 70% yang menjadi hak bangsa Indonesia.

Jadi dari sini dapat diketahui bahwa hasil lifting yang miliknya bangsa Indonesia sebesar 70%. Kalau lifting seluruhnya 339,28 juta barrel per tahunnya, milik bangsa Indonesia 70% dari 339,28 juta barrel atau 237,5 juta barrel per tahun.

Berapa kebutuhan konsumsi BBM bangsa Indonesia? Banyak yang mengatakan 35,5 juta kiloliter per tahun. Tetapi ada yang mengatakan 60 juta kiloliter. Saya akan mengambil yang paling jelek, yaitu yang 60 juta kiloliter, sehingga konsumsi minyak mentah Indonesia lebih besar dibandingkan dengan produksinya.

Produksi yang haknya bangsa Indonesia : 237,5 juta kiloliter.

Konsumsinya 60 juta kiloliter. 1 barrel = 159 liter. Maka 60 juta kiloliter sama dengan 60.000.000.000 :159 = 377,36 juta barrel.

Walaupun kesepakatan antara Pemerintah dan DPR seperti yang dikatakan Menteri Ani tentang harga minyak mentah US$ 95 per barrel, saya ambil US$ 120 per barrel.

Walaupun kesepakatan antara Pemerintah dan DPR seperti yang diungkapkan Menteri Ani tentang nilai tukar adalah Rp. 9.100 per US$, saya ambil Rp. 10.000 per US$. (Lihat Tabel III)

Hasilnya seperti yang tertera dalam Tabel III, yaitu Pemerintah kelebihan uang tunai sebesar Rp. 35,71 trilyun, walaupun dihadapkan pada keharusan mengimpor dalam memenuhi kebutuhan konsumsi rakyatnya. Produksi minyak mentah yang menjadi haknya bangsa Indonesia 237,5 juta barrel. Konsumsinya 60 juta kiloliter yang sama dengan 377,36 juta barrel. Terjadi kekurangan sebesar 139,86 juta barrel yang harus dibeli dari pasar internasional dengan harga US$ 120 per barrelnya dan nilai tukar diambil Rp. 10.000 per US$. Toh masih kelebihan uang tunai.(lihat tabel I)

Apalagi kalau kita merangkaikan semua data kesepakatan terakhir antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Ani kepada Rakyat Merdeka tanggal 24 April yang lalu kesepakatannya adalah sebagai berikut.

Lifting : 339,28 juta barrel per tahun

Harga : US$ 95 per barrel

Nilai tukar : Rp. 9.100 per US$

Penerimaan Migas di luar pajak : Rp. 203,54 trilyun.

Kalkulasi tentang uang yang harus dikeluarkan dan uang yang masuk seperti dalam Tabel I.

Kita lihat dalam Tabel I tersebut bahwa kelebihan uang tunainya sebesar Rp. 82,63 trilyun. Ketika itu Pemerintah sudah teriak bahwa kekurangan uang dalam APBN dan minta mandat dari DPR supaya diperbolehkan menggunakan uang APBN sebesar lebih dari Rp. 100 trilyun, yang disetujui oleh DPR.(lihat tabel II)

Dalam Tabel II saya mengakomodir pikiran teoretis dari Pemerintah yang mengatakan bahwa Pertamina harus membeli minyak mentahnya dari Menteri Keuangan dengan harga internasional yang dalam kesepakatan antara Pemerintah dan Panitia Anggaran US$ 95 per barrel dan nilai tukar ditetapkan Rp. 9.100 per US$.

Seperti dapat kita lihat, hasilnya memang Defisit sebesar Rp. 122,69 trilyun. Tetapi uang yang harus dibayar oleh Pertamina kepada Menteri Keuangan yang sebesar Rp. 205,32 trilyun kan milik rakyat Indonesia juga? Maka kalau ini ditambahkan menjadi surplus, kelebihan uang yang jumlahnya Rp. 82,63 trilyun, persis sama dengan angka surplus yang ada dalam Tabel I.

MENGAPA?

Mengapa Pemerintah mempunyai pikiran bahwa subsidi sama dengan pengeluaran uang tunai? Mengapa DPR menyetujuinya? Itulah yang menjadi pertanyaan terbesar buat saya yang sudah saya kemukakan selama 10 tahun dalam bentuk puluhan tulisan di berbagai media massa. Dibantah tidak, digubris tidak.

Sekarang saya mengulanginya lagi, karena masalahnya sudah menjadi kritis dalam dua aspek. Yang pertama, kesengsaraan rakyat sudah sangat parah. Kedua, kenaikan harga BBM lagi bisa memicu kerusuhan sosial. Kali ini jangan main-main. Semoga saya salah.

PIKIRAN BINGUNG YANG ZIG-ZAG

Ketika harga BBM di tahun 2005 dinaikkan dengan 126%, bensin premium menjadi Rp. 4.500 per liter. Ketika itu, harga bensin ini ekuivalen dengan harga minyak mentah sebesar US$ 61,5 per barrel.

Pemerintah mengatakan bahwa mulai saat itu sudah tidak ada istilah subsidi lagi, karena harga BBM di dalam negeri sudah sama dengan harga minyak mentah yang setiap beberapa kali sehari ditentukan oleh New York Mercantile Exchange. Memang betul, bahkan lebih tinggi sedikit, karena ketika itu harga minyak mentah US$ 60 per barrel.

Ketika harga minyak mentah turun sampai sekitar US$ 57 dan Wapres JK ditanya wartawan apakah harga BBM akan diturunkan, beliau menjawab “tidak”. Lantas harga minyak meningkat sampai US$ 80. Wartawan bertanya lagi kepadanya, apakah harga BBM akan dinaikkan? Dijawab : “Tidak, dan tidak akan dinaikkan walaupun harga minyak mentah meningkat sampai US$ 100 per barrel.”

Lantas Presiden mengumumkan bahwa kalau harga minyak sudah US$ 120 pemerintah akan kekurangan uang untuk memberikan subsidi kepada rakyatnya dalam jumlah besar, sehingga APBN akan jebol. Maka terpaksa menaikkan harga BBM pada akhir Mei dengan sekitar 30 %. Jadi sangatlah jelas bahwa Presiden menganggap subsidi BBM sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pada tanggal 13 Mei jam 22.05 Metro TV menayangkan Today’s Dialogue, di mana Wapres Jusuf Kalla mengakui bahwa pemerintah akan kelebihan uang, yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur.

Jadi dalam pengadaan BBM pemerintah kekurangan uang karena harus memberikan subsidi, atau kelebihan uang yang akan dipakai untuk membangun infrastruktur?

Penutup

Tulisan ini baru awal dari sebuah perdebatan publik. Ayo, saya mohon dibantah. Wahai media televisi, selenggarakanlah debat publik tanpa batas waktu siapa yang benar dan siapa yang salah? Buat urusan perut rakyat yang termiskin yang notabene pemilik minyak, janganlah lebih mementingkan iklan – iklan.

Tunggu artikel-artikel berikutnya di KoranInternet ini. Artikel-artikel berikutnya akan membahas masalah penentuan harga BBM untuk rakyatnya ini dari segi disiplin ilmu cost accounting beserta landasan falsafahnya yang nampaknya tidak dikuasai dan tidak dipahami oleh para teknokrat, tetapi selalu bersikap gebrak dulu dengan sikap ”biar bodoh asal sombong”. Pokoknya gebrak dan gertak. Boleh – boleh saja, tetapi kalau lantas menyengsarakan rakyat ya ayolah berdebat keras!

Kwik Kian Gie

Disampaikan dalam Diskusi Publik “BBM Tidak Harus Naik !!!” Aliansi Mahasiswa Yogyakarta (AMY), 6 Juli 2008 

            Setelah mengalami ketidakpastian beberapa waktu, dan kemudian disinyalkan beberapa kali akan naiknya harga BBM, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM pada 24 Mei 2008 (Table 1) sebagai respon terhadap akselarasi kenaikan harga minyak dunia yang sempat menyentuh US$ 138 per barel. Selain diwarnai demonstrasi mahasiswa di berbagai wilayah tanah air, yang kadang diiringi dengan konflik dengan aparat, kenaikan harga BBM juga menimbulkan masalah terkait pendistribusian program bantuan sebagai kompensasi kenaikan BBM (Tabel 2). Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mengacu pada pengalaman tahun 2005 silam mengundang banyak persoalan, dianggap belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat miskin yang akan terkena dampak dengan porsi lebih besar akibat kerentanan kehidupan yang mereka hadapi, bahkan sebelum BBM naik.

 

Tabel 1 Perubahan Harga BBM per 24 Mei 2008

Sumber: Kompas, 24 Mei 2008

Tabel 2 Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM

Sumber: Kompas, 24 Mei 2008

Secara politis kebijakan pemerintah ini memang bisa dianggap sangat berani, terutama jika dikaitkan dengan Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional, yang seolah tertelan oleh masalah kenaikan harga BBM sehingga pesan kebangkitan yang diharapkan menjadi momentum kebangkitan kembali ini terkesan hilang. Lebih jauh pemerintah bahkan terkesan memelintir “ucapan” sendiri karena langsung memilih menaikkan harga BBM, yang semula diniatkan sebagai opsi terakhir yang akan diambil menghadapi cepatnya kenaikan harga minyak dunia. Saran-saran dan pilihan kebijakan lain yang dianjurkan berbagai pihak seperti agar pemerintah menaikkan produksi minyak mentah dan meningkatkan efisiensi cost recovery, peningkatan efisiensi di Pertamina dan PLN, termasuk perbaikan manajemen impor-ekspor minyak nasional, meninjau kembali standar penghitungan besaran subsidi, percepatan program diversifikasi energi, konversi minyak tanah ke elpiji, konversi premium ke bahan bakar gas disektor angkutan, konversi BBM ke batu bara di sektor industri, pengembangan biofuel (BBN) berbasis non pangan serta optimalisasi energi panas bumi (Kurtubi, 2008), dan lainnya, ternyata tidak mudah diwujudkan, atau bahkan tidak ditindaklanjuti.

            Lalu bagaimana dengan nasib sebagian besar rakyat dan aktifitas ekonominya? Tulisan berikut diarahkan untuk melihat bagaimana ekonomi rakyat menghadapi kenaikan harga BBM sebagai bagian dari kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.

Kenaikan BBM dan Potret Ekonomi Rakyat

            Kenaikan BBM sudah dipastikan akan berdampak pada inflasi dan penambahan jumlah penduduk miskin. Niat pemerintah menutup dampak negatif kenaikan harga BBM dengan pemberian sejumlah bantuan kompensasi, termasuk BLT, seperti pengalaman di masa lalu bukan hanya akan menambah masalah baru pada distribusi bantuan yang efektif tetapi juga peluang terjadinya korupsi baru yang bahkan akan sampai pada tingkat organisasi kemasyarakatan tingkat bawah. Selain itu tambahan bantuan ini sebenarnya belum akan mampu mengganti besarnya biaya hidup tambahan yang diakibatkan kenaikan BBM. Belum lagi resiko konsumerisme dan ketergantungan masyarakat penerima bantuan yang justru akan sangat kontraproduktif dengan kepribadian bangsa.

            Mainstream kebijakan pemerintah yang selalu menjawab permasalahan kenaikan harga minyak dunia dengan menaikkan harga BBM dalam negeri seperti tampak di atas memang menunjukakkan bahwa kebijakan ekonomi masih belum memihak pelaku ekonomi yang lebih banyak yaitu rakyat itu sendiri. Dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini, jumlah pelaku ekonomi yang mewakili sebagian besar rakyat dapat dilihat dari konsentrasi unit usaha pada berbagai sektor. Sektor usaha kecil dimana sebagian besar bangsa menggantungkan hidupnya merupakan sektor yang paling banyak berhubungan dengan kehidupan sebagian besar rakyat. Sektor usaha kecil telah menunjukkan kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja dengan 70 juta orang tenaga kerja terserap dan memberikan kontribusi hampir 40% terhadap PDB pada tahun 2005 (lihat Tabel 3).

Tabel 3 Peta Dunia Usaha Indonesia, 1997-2005

Sumber: Depkop dan UKM, dikutip dari Adiningsih, et.al. (2008)

            Dengan melihat kontribusi yang diberikan sektor usaha kecil ini, tidak berlebihan tampaknya jika sektor inilah yang sebenarnya paling merepresentasikan sektor ekonomi yang menjadi tumpuan hidup sebagaian besar rakyat Indonesia. Atau dengan kata lain sektor inilah representasi paling tepat untuk menggambarkan posisi dimana ekonomi rakyat tumbuh dan berkembang. Ini menandakan bahwa mengembangkan ekonomi pada sektor ini juga merupakan pilihan kebijakan yang sangat strategis bagi pemerintah karena akan secara langsung membawa dampak bagi nasib sebagian besar masyarakat miskin. Pilihan untuk mengembangkan sektor ini juga tidak berlebihan jika ditinjau dari besaran biaya yang diperlukan untuk memulai usaha ini relatif kecil dibandingkan usaha menengah atau besar (lihat tabel 4). Ini juga menunjukkan bahwa sumber daya yang diperlukan dalam mengembangkan kehidupan sebagian besar rakyat tidaklah besar. Berdasarkan skala usaha dan besarnya biaya investasi per unit seperti dijelaskan pada tabel 4, tampak bahwa usaha kecil rata-rata hanya membutuhkan Rp 1,5 juta untuk pembukaan investasi awal. Sedangkan untuk usaha menengah dibutuhkan sekitar Rp 1,3 Miliyar dan untuk usaha besar sebanyak Rp 91.4 Miliyar. Dengan demikian biaya yang dibutuhkan untuk 1 unit usaha besar kurang lebih bisa digunakan untuk membuka 61.000 unit usaha kecil.

Tebel 4 Rata-rata Investasi Kegiatan Ekonomi

Sumber: Berita Statistik No 21/VII/24 Maret 2004 dikutip oleh Bappenas, 2004.

            Paparan ini menunjukan bahwa dari sisi ekonomi kerakyatan, pemerintah sebenarnya perlu fokus melihat dampak kebijakannya pada pelaku ekonomi terbanyak tersebut, untuk memberi perlindungan kepada sebagian besar rakyatnya dengan mengambil kebijakan ekonomi yang lebih tepat dan adil. Dengan memilih kebijakan membela sebagian besar anggota masyarakat pada sektor usaha kecil, pemerintah juga dengan sendirinya akan mampu membangun jaring pengaman ekonomi yang lebih kuat karena mencakup lebih banyak pihak, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dampak Kenaikan BBM Terhadap Ekonomi Rakyat

            Dampak kenaikan harga BBM bagi ekonomi rakyat dan pelaku usaha di dalamnya terjadi melalui dua sisi sekaligus, yaitu first round effect dan second round effect. First round effect akan berhubungan dengan naiknya biaya ekonomis yang secara langsung ditanggung pelaku ekonomi rakyat, mulai dari biaya transportasi hingga biaya produksi yang kesemuanya akan berdampak langsung bagi kelangsungan hidup (eksistensi) pelaku ekonomi rakyat. Sedangkan pada tahap kedua (second round effect), pelaku ekonomi rakyat akan menghadapi bertambahnya masalah karena naiknya harga input industri yang akan berdampak pada production cost, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif di satu sisi dan masyarakat menghadapi masalah dengan pendapatan yang mengakibatkan tidak optimalnya aggregate demand (permintaan agregat) di sisi lain.

            Data prediktif yang diperoleh dari model ekstrapolasi dari hasil survey Kementrian Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas kenaikan BBM pada 2005 lalu misalnya menunjukkan bahwa kenaikan BBM kali ini akan membebani biaya produksi UMKM sebesar 7.07%.  Penyerapan tenaga kerja juga diperkirakan akan turun hingga 0.61% sedangkan pendapatan bersih UMKM akan turun sebesar 4.61%. Prediksi ini baru merupakan ilustrasi awal yang bisa jadi belum menggambarkan dampak sesungguhnya dari dampak kenaikan BBM pada UMKM dan pelaku ekonomi rakyat secara umum. Mengapa demikian, adalah karena kondisi makro ekonomi dunia saat ini memang tidak terlalu menguntungkan jika dibanding pada tahun 2005 lalu.

            Dalam kondisi semacam ini, pelaku ekonomi rakyat memang masih mengambil celah dari pasar internasional melalui ekspor. Namun demikian, hal ini tidak bisa langsung dimanfaatkan karena pada saat yang sama permasalahan kompleks pada ekonomi Amerika Serikat telah membuat US$ (dollar) kurang kompetitif, sehingga secara umum, ekspor masih susah digenjot. Jika ditambah tingginya harga pangan dunia, maka kondisi pelaku ekonomi rakyat akan makin memprihatinkan. Ini berarti resiko pelaku ekonomi kerakyatan untuk mati suri adalah lebih besar pada saat ini dibandingkan pada masa-masa krisis satu dekade silam. Lalu kebijakan seperti apa yang sebaikanya digunakan pemerintah untuk mengatasi dampak dari “kebijakannya menaikkan harga BBM” ini ?

            Harus diakui bahwa jikapun protes dan demonstrasi yang marak dilakukan membuahkan hasil berupa dikembalikannya harga BBM pada harga semula, bukan berarti masalah akan selesai dengan sendirinya. Karena bagaimanapun akan susah mengembalikan lonjakan harga pada sejumlah barang yang telah terjadi bahkan sebelum BBM dinaikkan harganya. Inflasi masih berpeluang akan naik karena memang dikatrol oleh ekspektasi inflasi yang cenderung tinggi dari masyarakat. Mengingat sifatnya yang cost push inflation (inflasi yang didorong oleh sisi biaya atau supply), maka pilihan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga juga tidak tepat karena akan membebani biaya bunga pinjaman dan obligasi yang akan menambah biaya produksi tidak hanya pelaku ekonomi rakyat, tetapi terlebih juga korporasi.

            Saat ini BI rate telah mencapai 8.50% setelah dinaikkan pada 6 Juni 2008 melalui Rapat Dewan Gubernur BI. Hal ini sudah hampir dapat dipastikan akan juga meningkatkan suku bunga perbankan, yang secara langsung akan menghambat investasi dan berpengaruh pada pelaku ekonomi rakyat. Tingginya biaya produksi akibat sejumlah faktor ini akan berdampak langsung pada tingginya harga barang-barang kebutuhan. Tak mengherankan jika BI memprediksikan bahwa inflasi pada 2008 ini akan meningkat hingga 11.5 – 12.5%.

            Pilihan kebijakan yang sebaiknya dipilih harusnya diarahkan pada upaya meningkatkan peran investasi untuk meredam tingginya angka pengangguran yang timbul akibat naiknya harga BBM ditambah dengan pemberian bantuan yang efektif kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang efektif adalah bantuan yang mampu pada tahap awal menutupi kebutuhan hidup masyarakat sekaligus mampu membangun kemandirian bagi pelaku usaha di sektor ekonomi rakyat. Dengan meningkatkan iklim investasi, pemerintah akan membuka peluang baru bagi pelaku industri untuk bertahan menghadapi dampak pertama dari kenaikan harga BBM untuk pada tahap selanjutnya mampu melakukan penyesuaian sehingga bisa berjalan sebagaimana seharusnya.

Masalah Bantuan Langsung Tunai

            Hal yang juga menarik untuk diperhatikan dari kebijakan kenaikan harga BBM adalah distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kemudian dilengkapi dengan bantuan khusus untuk mahasiswa. Kebijakan BLT seperti pengalaman di masa lalu cenderung menimbulkan masalah dalam penyaluran dan distribusinya. Masalah-masalah tersebut mulai sejak verifikasi data penduduk miskin yang berhak menerima, proses distribusi yang rawan korupsi, hingga kemampuan anggaran yang harus dibebankan kepada pemerintah daerah, manakala dana yang diberikan pemerintah tidak mencukupi. Praktek semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah enggan atau tidak mau melaksanakan amanah dan tujuan bernegara yang diamanatkan kepada negara. Pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat) terkesan membiarkan kebijakan yang telah dibuatnya berjalan apa adanya tanpa mau menjalankan kebijakan yang telah diambil sampai benar-benar tuntas.

            Secara teoritik BLT bisa dibenarkan, karena subsidi pada orang atau individu miskinnya, bukan pada komoditasnya. Masalahnya adalah subsidi langsung yang dikenakan pada orangnya ini membutuhkan data akurat, administrasi yang rapi, dan juga BUMN, pemerintah atau birokrasi yang bersih dari penyimpangan. Dalam kondisi seperti sekarang memang tidak mudah untuk memberikan subsidi pada orang tersebut. Namun hal ini harus dilakukan agar kesalahan alokasi subsidi ini tidak berlanjut. Artinya, pemerintah harus memulai untuk menyiapkan data yang akurat tersebut, dan sembari jalan membersihkan unsur-unsur terkait dari praktik yang kolutif dan sejenisnya. Pemerintah perlu membenahi aspek-aspek tersebut, jangan hanya memilih kebijakan “pencet tombol“, jalan pintas yang gampang, dengan serta merta menaikkan harga BBM dengan porsi yang tinggi seperti yang terjadi sekarang ini (Edy Suandi Hamid, 2005).

            Selain berbagai masalah tersebut, BLT juga secara ekonomis untuk mempertahankan kesejahteraannya, tidak banyak memberikan bantuan riil bagi masyarakat. Masyarakat miskin yang menerima BLT dalam kerangka teoritis adalah masyarakat yang memiliki MPC atau marginal propensity to consume (kecenderungan berkonsumsi setiap kali pendapatannya bertambah) tinggi. Artinya tambahan pendapatan berupa BLT akan dihabiskan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari dan tanpa bisa dimanfaatkan untuk memulai atau mengembangkan usaha yang lebih mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat penerimanya. Selain itu, jumlah BLT yang sebesar Rp 100.000,- tidak mampu memberi banyak dampak bagi masyarakat penerimanya untuk mensubstitusi peningkatan biaya kebutuhan hidup sebagai ekses kenaikan harga BBM. Dengan kata lain dengan memberikan BLT kepada masyarakat miskin, pemerintah ibarat memberikan ikan yang ukurannya terlalu kecil kepada seorang yang benar-benar kelaparan. Sehingga bukan hanya tidak mengenyangkan, ikan kecil tersebut akan menambah masalah baru bagi seorang yang kelaparan tersebut.

            Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) yang juga diberikan dalam rangka kompensasi kenaikan BBM juga menunjukkan ketidaksiapan (atau bahkan kepanikan) pemerintah terhadap kebijakan yang telah dibuat. Meskipun tidak eksplisit merupakan upaya merebut suara mahasiswa, namun tetap saja BKM dinilai sebagai bagian kebijakan untuk mengamankan kenaikan BBM. Padahal kebijakan seperti ini sah-sah saja seperti beasiswa lainnya, asal disosialisasikan sebelumnya, bukan kebijakan yang serta merta seolah untuk meredam aksi mahasiswa yang sangat massif yang tidak diperkirakan sebelumnya.

            BLT dan BKM sendiri sebenarnya merupakan konsep kebijakan yang baik dan lebih mampu meningkatkan kinerja perekonomian melalui belanja pemerintah (government spending = G). Di negara-negara maju, bantuan sejenis untuk masyarakat mampu telah menjadi bagian kebijakan pemerintah. Bentuknya bisa beragam mulai dari bantuan konsumsi untuk masyarakat miskin hingga bantuan beasiswa (keuangan) untuk mahasiswa yang berbentuk kredit jangka panjang yang bisa dibayarkan setelah mereka bekerja. Namun demikian, bukan berarti kebijakan sejenis dapat langsung diterapkan di Indonesia, yang secara institusional masih belum memungkinkan. Mengapa demikian ? karena pada dasarnya kebijakan semacam ini memerlukan sejumlah instrumen pendukung berupa pranata sosial dan hukum yang memadai yang menjamin terdistribusikan dan terkontrolnya bantuan dari sumber kepada yang berhak menerimanya. Di negara maju, hal ini dimulai dari penggunaan nomor jaminan sosial yang menjadi sumber data yang aksesnya meliputi banyak aspek dalam kehidupan seorang warga. Selain itu masyarakat juga telah mampu menyadari sebuah budaya bahwa menerima bantuan bukanlah hal yang mulia sehingga akan muncul budaya malu untuk menerima bantuan terus menerus.

Kebijakan Perangkap Kemiskinan

            Beberapa hal terkait kelembagaan ini, di Indonesia belum sepenuhnya terbentuk, sehingga dengan demikian bentuk kebijakan yang membutuhkan posisi-posisi kelembagaan yang sejenis, belum akan dapat diterapkan dengan baik. Akibatnya kebijakan sejenis cenderung gagal dan akan menimbulkan masalah baru. Sekedar ilustrasi dapat dilihat data pengangguran dan kemiskinan pasca kenaikan BBM pada 1 Oktober 2005 lalu. Kedua indikator ekonomi ini menunjukkan penurunan yang signifikan. Pengangguran misalnya berada pada angka 11 juta lebih pada November 2005 dan Februari 2006 sebagai bukti goncangan (shocks) akibat perubahan kebijakan BBM kala itu (Tabel 5).

Tabel 5 Penduduk yang Masuk Angkatan Kerja, Bekerja dan Penganggur (juta jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi.

            Gagalnya program BLT yang digulirkan pada waktu itu dapat dilihat dari makin tingginya jumlah penduduk miskin yang melonjak menjadi lebih dari 2 juta jiwa dari tahun 2005 ke tahun 2006 baik di kota maupun di desa sehingga secara nasional angkanya meningkat haingga lebih dari 4 juta penduduk (Tabel 5). Dan sampai saat inipun tekanan tersebut belum sepenuhnya hilang, karena angka kemiskinan masih berada di atas angka sebelum kenaikan harga BBM akhir 2005 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa selain gagal mengantisipasi dampak kebijakan kenaikan BBM, BLT juga belum mampu membantu masyarakat miskin.

Tabel 6 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia 1996 – 2006

*= Maret 2007 Sumber: diolah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.

            Ini menandakan bahwa pelaku ekonomi rakyat, yang umumnya masuk dalam kelompok masyarakat miskin, akan menjadi kelompok yang paling menderita akibat kenaikan harga BBM saat ini. Mereka pada dasarnya sudah berada pada level yang rendah, berada pada atau mendekati batas garis kemiskinan, sehingga sulit melakukan penyesuaian-penyesuaian. Mereka dengan kebijakan pemerintah kali ini akan semakin masuk dalam proverty trap, karena kebijakan yang diambil pemerintah justru menciptakan perangkap-perangkap kemiskinan yang baru dan bukannya mengeluarkan mereka dari lingkaran setan kemiskinan.

            Dalam teori-teori ekonomi pembangunan yang fokus pada negara-negara berkembang, selalu dikemukakan bahwa tugas utama pengambil kebijakan (policy makers) adalah untuk mengeluarkan penduduk miskin dari lingkaran setan kemiskinan. Ungkapan “they are poor because poor” yang berarti membiarkan kemiskinan lestari dalam masyarakat, sudah dianggap tidak benar. Jika hal ini yang terjadi, maka ada yang keliru dengan kebijakan pemerintah yang tidak mampu mengeluarkan warganya dari kemiskinan. Karena itu ungkapan “they are poor because poor” saat ini oleh para ekonom pembangunan, telah diganti dengan ungkapan “they are poor because poor policy” yang menggambarkan kegagalan atau ketidakmampuan pemerintah mengeluarkan rakyat dari jebakan kemiskinan.

            Dalam kenyataan, tidak jarang yang terjadi di negara berkembang bukan hanya gagal mengeluarkan rakyat dari kemiskinan bahkan yang terjadi adalah kebijakan pemerintah yang justru membuat penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan masuk dalam perangkap kemiskinan tersebut. Dalam konteks yang terjadi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kebijakan terkait kenaikan harga BBM akhir tahun 2005 lalu. Penduduk miskin, dihitung dari perbandingan data tahunan, meningkat hingga 4,2 juta orang pada tahun 2006. Dengan distribusi 2,09 juta pada masyarakat perkotaan dan 2,11 juta pada masyarakat pedesaan. Jika dihitung dengan presentase maka angka kemiskinan secara nasional naik sebesar 1,78% antara 2005-2006. Untuk angka kemiskinan di perkotaan angkanya naik 1,79 % dan di perdesaan naik lebih tinggi, yaitu 1,83 %.

            Kenaikan harga BBM saat inipun berpotensi dan diduga akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Dengan mengasumsikan peningkatan 118% harga BBM pada 2005 lalu berdampak pada kenaikan penduduk miskin sebesar 4,2 juta orang, maka sangat mungkin penduduk miskin akan meningkat hingga 1,02 juta jiwa secara nasional dengan distribusi 0,50 juta pada masyarakat perkotaan dengan 0,51 pada masyarakat perdesaan. Angka ini tentu saja masih sangat mungkin berubah, karena akan berkaitan dengan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.

            Yang menarik kemudian adalah keyakinan pemerintah bahwa kebijakan menaikkan harga BBM tidak akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Ekonom pemerintah bahkan memperkirakan bahwa jumlah penduduk miskin dapat dikurangi dari 16,6 persen pada 2007 menjadi 14,2-16% pada tahun 2008, dan 12,5% pada tahun 2009 (Modjo, 2008). Angka-angka prediktif pemerintah yang terlalu ambisius ini dibantah antara lain oleh LIPI yang justru melihat penduduk miskin akan mencapai 41,1 juta jiwa (21,92%) pada akhir 2008 atau naik 4,7 juta jiwa dibandingkan Maret 2007 yang sebesar 37,2 juta jiwa (16,58%) (Seputar Indonesia, 29 Mei 2008).

            Keadaan seperti ini terjadi karena pemerintah memang belum sepenuhnya siap mengantisipasi dan mengendalikan dampak-dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Pemerintah misalnya gagal mengelola ekspektasi masyarakat dengan menunda-nunda pengumuman harga BBM padahal harga kebutuhan dan sejumlah barang telah naik akibat spekulasi berkepanjangan. Kelancaran arus barang dan jasa juga belum sepenuhnya dapat dikelola dengan baik. Pemerintah juga belum secara optimal melaksanakan kebijakan yang terkait kebijakan lanjutan terkait stabilitas harga, juga termasuk penetapan dan penyesuaian biaya transportasi yang lamban, serta sejumlah persoalan terkait penyaluran BLT.

Pemda Dalam Pengembangan Ekonomi Rakyat

            Bantuan dan pengembangan ekonomi kerakyatan sebenarnya tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat. Pemerintah Daerah sebenarnya memiliki lebih banyak peluang dan kemampuan dalam mengelola kebijakan yang diarahkan untuk membantu pelaku usaha ekonomi kerakyatan. Caranya selain dengan mengalokasikan dana khusus untuk pendanaan juga bisa dilakukan dengan memfasilitasi kebutuhan pelaku ekonomi kerakyatan agar produknya menjadi produk unggulan daerah. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah mulai melakukan pilihan kebijakan ini antara lain melalui kebijakan kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang didesain agar memberikan keringanan kredit kepada nasabah yang feasible, namun tidak bankable, maupun kebijakan lain yang sejenis. Terbukti bahwa kebijakan semacam ini lebih membantu masyarakat untuk mandiri tanpa harus terus bergantung pada pemerintah.

            Mengapa BPD perlu digerakkan untuk membantu pelaku ekonomi rakyat adalah karena dengan mengembangkan sektor inilah, ruh dan semangat yang mendasari pembentukan BPD dapat diwujudkan. BPD sebagai bank yang mendampingi pemerintah daerah jelas bukan merupakan bank yang bermisikan komersial untuk keuntungan semata. Ada misi mengembangkan daerah meskipun tetap dilengkapi dengan misi menjaga dan meningkatkan aset pemerintah di dalamnya. Untuk itu pilihan BPD yang menyimpan dananya di SBI (awal Triwulan II 2007 mencapai Rp 96 T dan pertengahan Agustus 2007 mencapai Rp 50 T). Meskipun akan memberikan keuntungan bagi daerah adalah kebijakan yang kurang mendukung pembangunan daerah, karena dengan sendirinya akan membawa dana-dana potensial untuk pengembangan daerah menjadi dana yang kurang produktif bagi tujuan pembangunan.

            Dalam jangka panjang peran pemerintah daerahlah yang akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Melihat berbagai kebijakan pemerintah pusat yang seringkali gagal meningkatkan kualitas pembangunan rakyat, maka peran pemerintah daerah akan semakin dituntut, termasuk diantaranya kontribusi BPD sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah di sektor perbankan untuk membantu terlaksananya tugas pemerintah daerah.

Penutup

            Paparan di atas menunjukkan bahwa secara umum pelaku ekonomi rakyat akan menghadapi dampak yang berlapis dari kenaikan harga BBM. Pada tahap awal kenaikan harga BBM akan berdampak secara langsung biaya transportasi dan biaya input untuk kemudian berkembang pada biaya produksi secara umum dan ditambah dengan berkurangnya daya serap produksi akibat pelemahan daya beli dalam negeri. Pilihan kebijakan moneter dengan suku bunga tidak akan efektif mengurangi inflasi yang akan mengikuti kenaikan harga BBM dan sebaiknya pilihan kebijakan lebih diarahkan pada peningkatan peran investasi untuk meredam dampak pengangguran dan menjaga eksistensi pelaku ekonomi kerakyatan untuk jangka pendek.

Pengalaman kenaikan harga BBM dan kebijakan BLT yang mengikutinya pada akhir 2005 menunjukkan bahwa kedua kebijakan ini akan membawa masalah baru pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan yang bahkan sampai saat inipun belum bisa diturunkan kembali pada kondisi sebelum kebijakan tersebut diambil. Ini berarti kebijakan yang diambil pemerintah bukan hanya gagal untuk memperbaiki kehidupan rakyat, tetapi justru menambah beban baru bagi kehidupan rakyat banyak. Pemerintah terbukti bukan hanya gagal mengurangi jumlah penduduk miskin melalui kebijakan yang diambilnya, bahkan lebih dari itu, pemerintah justru telah menambah lebih banyak penduduk miskin dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya.

Dalam jangka panjang kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tugas pemerintah daerah. Ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang meliputi kehidupan sebagian besar anggota bangsa, akan lebih cepat dan maksimal akselarasinya bila didukung oleh peran aktif pemerintah daerah baik melalui kebijakan langsung dari pemerintah daerah maupun melalui bank-bank pembangunan yang dimiliki oleh daerah.#

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI).

Daftar Pustaka

Adiningsih, Sri, et.el. 2008. Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu ?. Kanisius: Yogyakarta.

BPS,2004. Berita Statistik No. 21/VII/24 Maret 2004

Hamid, Edy Suandi, Perekonomian Berwawasan Kebangsaan disampaikan pada Seminar Nasional dalam rangka Peringatan Satu Abad Kebangkitan Nasional, kerjasama UGM, Pengda Kagama DIY, dan Pemprov DIY, Yogyakarta, 19 Mei 2008.

Kompas, Sabtu, 24 Mei 2008

Kurtubi, “Harga BBM dan Langkah Kedepan”, Kompas, Senin, 26 Mei 2008.

Modjo. M. Ikhsan. 2008. BLT dan Provokasi Angka Kemiskinan. Kompas, 9 Juni 2008.

Seputar Indonesia, 29 Mei 2008